Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, meraih penghargaan prestisius sebagai Kota Terbaik I dalam kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Pengakuan ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita, menerima langsung trofi penghargaan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus pada Jumat malam, 28 Agustus 2026. Selain trofi, Kota Mojokerto juga mendapatkan insentif fiskal senilai Rp 2 miliar. Ning Ita mendedikasikan penghargaan ini kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam memperkuat pelayanan kesehatan di Kota Mojokerto.
Komitmen Berkelanjutan dan Cakupan Kesehatan Universal
Capaian ini merupakan buah dari komitmen berkelanjutan Ning Ita yang telah memprioritaskan peningkatan pelayanan kesehatan sejak awal kepemimpinannya. Kota Mojokerto berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) selama tujuh tahun berturut-turut. Hingga Agustus 2026, kepesertaan aktif warga Kota Mojokerto dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 97,31 persen.
“Ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan,” ujar Ning Ita, menegaskan upaya pemerintah kota dalam menjamin hak kesehatan warganya.
Perlindungan Kesehatan Inklusif
Pemerintah Kota Mojokerto juga menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang belum tercakup JKN. Melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang pembayarannya ditanggung oleh pemerintah daerah, warga tersebut tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Kebijakan ini terbukti efektif saat sekitar 1.200 warga terdampak proses cleansing data PBI-JKN.
Tanpa menunda, Pemerintah Kota Mojokerto segera mengambil langkah untuk memasukkan kembali warga terdampak ke dalam skema PBI daerah. “Tidak perlu menunggu besok atau lusa, langsung kami cover supaya mereka tetap mendapatkan layanan kesehatan,” kata Ning Ita, menyoroti respons cepat pemerintah dalam memastikan tidak ada warga yang kehilangan akses.
Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Memadai
Penguatan layanan kesehatan di Kota Mojokerto juga didukung oleh ketersediaan fasilitas yang merata. Untuk melayani sekitar 142 ribu penduduk yang tersebar di tiga kecamatan, Kota Mojokerto memiliki enam rumah sakit, enam puskesmas, sebelas puskesmas pembantu, dan 13 klinik pratama.
Selain itu, ketersediaan tenaga medis juga menjadi penopang utama. Rasio dokter di Kota Mojokerto berada pada kisaran satu dokter untuk melayani kurang dari 1.000 penduduk. Angka ini jauh di bawah batas maksimal sekitar 2.500 orang per dokter, menunjukkan kualitas pelayanan yang optimal.
Prioritas Anggaran Sektor Kesehatan
Konsistensi Pemerintah Kota Mojokerto dalam menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama tercermin dalam kebijakan anggaran. Alokasi dana untuk bidang kesehatan setiap tahunnya tercatat di atas 20 persen, jauh melampaui ketentuan minimal sebesar 10 persen.
“Kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang benar-benar kami prioritaskan, selain pendidikan,” jelas Ning Ita. Ia menambahkan, “Kalau masyarakat sehat, pendidikan, ekonomi, dan urusan lainnya juga bisa berjalan dengan baik.”
Konten artikel belum tersedia.