Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menerima penghargaan “The Sraya Recognition for Women Empowerment & Inclusive Growth” dalam acara Apresiasi Perempuan Berpengaruh (APB) Sraya Nusantara 2026. Penghargaan ini diserahkan oleh media nasional diadona.id di Jakarta pada Jumat, 11 September 2026, sebagai pengakuan atas kebijakan daerah yang berdampak signifikan bagi perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
Penghargaan ini menegaskan arah kebijakan Gubernur Muhidin yang mengedepankan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penguatan UMKM, serta perluasan akses pendidikan dan layanan dasar sebagai pilar pembangunan daerah yang inklusif di Kalimantan Selatan.
Fokus pada Perempuan dalam Program Prioritas
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, yang mewakili Gubernur Muhidin saat menerima penghargaan dari CEO Dream & Diadona Diana Airin, menyatakan bahwa banyak program prioritas Gubernur H. Muhidin berpusat pada perempuan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan UMKM. “Penghargaan ini adalah bukti komitmen kami untuk pembangunan yang memberdayakan perempuan sesuai semangat Bekerja Bersama Merangkul Semua,” ujar Muslim.
Sejumlah agenda pembangunan yang diusung melalui 10 Janji Gubernur memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga. Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi kreatif, misalnya, membuka ruang bagi pertumbuhan UMKM yang banyak digerakkan oleh perempuan. Sementara itu, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial bertujuan memperkuat kualitas hidup ibu dan anak. Pendekatan serupa diterapkan dalam Program Paket A, B, dan C, yang menyediakan kesempatan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat, termasuk perempuan di wilayah terpencil.
Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Pulau Laut diproyeksikan tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga membuka akses pasar dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat serta pelaku UMKM di wilayah kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah infrastruktur yang dibangun, melainkan juga dari seberapa banyak kesempatan yang berhasil diciptakan bagi masyarakat.
Perlindungan Perempuan dan Anak di Ruang Digital
Komitmen terhadap pembangunan inklusif juga terwujud dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Pada 27 Juli 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Polda Kalsel, Kementerian Agama, instansi terkait, dan 21 perguruan tinggi menandatangani nota kesepahaman. Kesepakatan ini bertujuan membentuk forum bersama untuk pencegahan dan penanganan kekerasan serta kejahatan siber terhadap perempuan dan anak di lingkungan perguruan tinggi, satuan pendidikan, dan pondok pesantren.
Langkah ini dinilai krusial mengingat tantangan perlindungan perempuan dan anak kini meluas ke ranah digital. Ancaman seperti cyberbullying, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, hingga konten yang berdampak negatif terhadap perkembangan mental dan moral anak, semakin marak. Pembentukan forum ini merupakan inisiatif awal untuk memperkuat perlindungan melalui satuan tugas yang bekerja secara terkoordinasi. “Kami ingin memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai bahaya kekerasan maupun penyalahgunaan teknologi digital,” kata Gubernur Muhidin.
Keterlibatan Anak dalam Perencanaan Pembangunan
Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026 di Banjarbaru, Pemprov Kalsel tidak hanya menempatkan anak sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi melalui forum “Suara Anak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”. Aspirasi ini mencerminkan kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus mereka. Pelibatan suara anak diharapkan menjadikan pembangunan lebih partisipatif, inklusif, tepat sasaran, dan ramah anak.
“Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua, kita wujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju, sejahtera, dan ramah anak,” tambah Muhamad Muslim.
Membangun Ekosistem Pemberdayaan yang Menyeluruh
Pemberdayaan perempuan dan pembangunan inklusif di Kalimantan Selatan tidak dipandang sebagai program tunggal, melainkan dibangun melalui ekosistem yang terintegrasi meliputi pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan keamanan. Bagi Kalimantan Selatan, pembangunan yang berpihak kepada perempuan berarti memperkuat keluarga dan ekonomi masyarakat. Perlindungan anak berarti menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas. Pendidikan yang lebih terbuka berarti memperluas kesempatan bagi setiap individu. Infrastruktur yang menghubungkan wilayah berarti membuka akses ekonomi yang lebih luas. Dan kolaborasi lintas sektor berarti memastikan bahwa persoalan masyarakat tidak hanya diselesaikan oleh pemerintah seorang diri.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas arah pembangunan tersebut sekaligus pengingat bahwa kemajuan sejati adalah pembangunan yang tidak meninggalkan siapa pun. Semangat ini sejalan dengan pesan besar Pemprov Kalsel untuk bekerja bersama dan merangkul semua, agar kemajuan Banua tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dirasakan melalui semakin luasnya kesempatan bagi masyarakat untuk hidup, belajar, bekerja, berkembang, dan terlindungi.
Konten artikel belum tersedia.