Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah menjadi salah satu kekuatan politik yang signifikan di Indonesia sebelum akhirnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada tahun 1966. Perjalanan historisnya mencakup berbagai fase, mulai dari kemunculan gerakan kiri, konflik politik selama revolusi, kebangkitan melalui jalur politik pada dekade 1950-an, hingga keruntuhan pasca-peristiwa 30 September 1965.
Perdebatan mengenai sejarah PKI dan peristiwa 1965 masih terus berlangsung di kalangan sejarawan. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat bahwa sumber-sumber terkait peristiwa ini berasal dari beragam arsip, termasuk koleksi dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara fakta yang terdokumentasi, keputusan resmi negara, dan interpretasi yang masih menjadi bahan diskusi.
Awal Mula dan Perkembangan
Akar gerakan komunis di Indonesia dapat ditelusuri hingga pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada tahun 1914. Organisasi ini kemudian berevolusi dan pada tahun 1920 bertransformasi menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang selanjutnya dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia.
Pada tahun 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintahan kolonial Belanda. Upaya ini gagal dan berujung pada penindakan keras terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas PKI kemudian mengalami pembatasan dan tekanan berat selama periode kolonial.
Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, PKI kembali muncul sebagai kekuatan politik. Namun, perjalanan partai ini kembali dihadapkan pada konflik besar pada tahun 1948.
Peristiwa Madiun 1948
Pada tanggal 18 September 1948, terjadi Peristiwa Madiun, sebuah konflik bersenjata yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dengan pemerintah Republik Indonesia. Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mengidentifikasi peristiwa ini sebagai puncak ketegangan antara pemerintah RI dan oposisi sayap kiri, khususnya Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang di dalamnya termasuk PKI.
ANRI juga mencatat bahwa pada tanggal yang sama, proklamasi Republik Soviet Indonesia dideklarasikan di Madiun, yang kemudian memicu konflik bersenjata. Pemerintah berhasil mengakhiri konflik ini dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas. Peristiwa Madiun menjadi titik penting yang memperburuk hubungan antara PKI dengan pemerintah serta kelompok politik lainnya.
Kebangkitan Kembali pada Dekade 1950-an
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat Peristiwa Madiun, PKI berhasil membangun kembali kekuatan politiknya pada tahun 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan tokoh-tokoh lainnya, PKI memperluas jangkauan organisasi serta basis dukungannya di kalangan buruh, petani, pemuda, dan berbagai lapisan masyarakat.
Kebangkitan ini terlihat jelas dalam Pemilu 1955. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR, menghasilkan 39 kursi. PKI menempati urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI juga memperoleh dukungan signifikan dengan sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi. Data ini menunjukkan bahwa PKI telah kembali menjadi salah satu kekuatan politik utama dalam sistem demokrasi parlementer Indonesia pada pertengahan 1950-an.
Peran dalam Demokrasi Terpimpin
Memasuki era Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konfigurasi politik Indonesia mengalami perubahan. Kekuasaan politik semakin terpusat pada Presiden Soekarno, sementara persaingan antara kelompok nasionalis, agama, militer, dan komunis semakin intens.
PKI kemudian menjadi salah satu kekuatan politik yang mendukung gagasan Nasakom, yaitu penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis dalam kehidupan politik Indonesia. Pada awal 1960-an, pengaruh PKI semakin meluas. Partai ini memiliki organisasi massa yang besar dan memperoleh ruang politik yang cukup signifikan dalam pemerintahan Presiden Soekarno.
Namun, hubungan PKI dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lainnya semakin menegang. Perselisihan mengenai politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima menjadi bagian dari dinamika politik yang memanas menjelang tahun 1965.
Peristiwa G30S 1965
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa ini dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Terdapat perbedaan historiografi mengenai pihak yang bertanggung jawab dan sejauh mana keterlibatan PKI sebagai organisasi dalam peristiwa tersebut. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan berbagai aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. ANRI sendiri menekankan pentingnya meninjau arsip dari berbagai sumber untuk memahami peristiwa 1965 secara komprehensif.
Komnas HAM mencatat bahwa peristiwa 1965 diawali dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pada 30 September 1965. Komnas HAM juga telah melakukan penyelidikan mengenai serangkaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965 hingga 1966.
Keruntuhan dan Pembubaran
Setelah kegagalan G30S, situasi politik berubah drastis. Angkatan Darat di bawah pimpinan Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI beserta organisasi dan individu yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966, terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Komnas HAM menyatakan bahwa dalam rangkaian peristiwa 1965-1966, terdapat berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Serangkaian kekerasan ini tidak hanya berdampak pada anggota PKI, tetapi juga pada orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan organisasi tersebut serta keluarga mereka.
Kejatuhan politik PKI mencapai puncaknya pada 12 Maret 1966, ketika Soeharto mengeluarkan keputusan yang membubarkan PKI dan menyatakan organisasi tersebut beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan ini kemudian diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang ditetapkan pada 5 Juli 1966.
Ketetapan tersebut secara resmi menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia dan melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Ketetapan ini masih tercatat dalam hukum Indonesia, meskipun dalam perkembangannya, status dan pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, sebagaimana dicatat dalam dokumen hukum MPR.
Warisan Sejarah yang Terus Dikaji
Pembubaran PKI pada tahun 1966 menandai berakhirnya keberadaan partai tersebut sebagai kekuatan politik resmi di Indonesia. Pada saat yang sama, perubahan politik pasca-G30S turut mempercepat berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan munculnya pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, yang kemudian diangkat sebagai Presiden pada tahun 1968 dan berkuasa hingga tahun 1998.
Sejak saat itu, PKI tidak lagi menjadi partai politik yang diperbolehkan beraktivitas di Indonesia. Pembahasan mengenai PKI, G30S, dan kekerasan 1965-1966 menjadi bagian penting dalam kajian sejarah Indonesia, karena menyangkut perubahan politik fundamental sekaligus persoalan hak asasi manusia yang kompleks.
Lebih dari enam dekade setelah 1965, peristiwa G30S dan kekerasan yang mengikutinya masih menjadi objek penelitian sejarah yang intens. Perbedaan penafsiran terutama berkaitan dengan aktor, motif, tingkat keterlibatan organisasi PKI, serta rangkaian kekerasan setelah G30S. ANRI pada tahun 2024 kembali menegaskan pentingnya penggunaan berbagai sumber arsip, termasuk dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, untuk memperkaya penelitian sejarah mengenai PKI dan peristiwa 1965.
Konten artikel belum tersedia.